David Fernanda Putra
Semarang - Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwant memberikan arahan dan penguatan kepada jajarannya dalam memasuki tahun 2024 di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Selasa (02/01).
Ada tiga poin penting yang disampaikan sebagai langkah strategis menuju tahun anggaran 2024.
Dalam tahap persiapan, Tejo menginginkan evaluasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
“Selanjutnya, sosialisasikan dan internalisasikan hasil target kinerja, ini harus menjadi parameter target keberhasilan ditahun mendatang, ” kata Tejo.
“Kemudian lakukan pemetaan dan menyusun rencana strategis serta langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, ” lanjutnya.
Pada tahap pelaksanaan, Kakanwil menekankan pentingnya upaya percepatan pelaksanaan anggaran dan penguatan akuntabilitas.
"Hal ini bisa tercapai jika kesepakatan kinerja yang berkorelasi dengan pelaksanaan anggaran berhasil dilaksanakan, '' tegas Tello.
"Rencana aksi harus disusun secara sistematis, terencana dengan matang, terstruktur, terorganisasi dan dilaksanakan dengan sempurna.
"Kalau ini dilakukan maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Kita diberi anggaran dan kita bisa menyalurkannya ke masyarakat melalui berbagai kegiatan, ” imbuhnya.
Beliau juga menekankan pelaksanaan penguatan sinergi, penguatan teknologi informasi, strategi media, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta dukungan pada bidang penerapan teknologi.
Pada Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan, Kakanwil telah mengarahkan agar dilakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.
Dalam pemaparannya, Tejo juga memaparkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2023, hasil reformasi birokrasi dan pengembangan zona integritas, serta hasil kesepakatan kinerja tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Terkait pengembangan Zona Integritas, Direktur Wilayah Kanwil berharap predikat “Wilayah Bebas Korupsi” (WBK) tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
“Harapannya kita bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun depan.
“Kita harus melakukan ini bersama-sama, ” kata Tejo.
“Tetapi ini bukan sekedar soal penghargaan atau gelar, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita dalam pelayanan kepada masyarakat, ” imbuhnya.
Sebelumnya Para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil telah memberikan evaluasi singkat terhadap kinerja masing-masing.
Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana, mengikuti kegiatan ini.
